Pelecehan seks jemaah wanita saat berhaji: mengapa dapat terjadi, apa yang dapat dilakukan?

Info menarik yang kami sajikan kali ini tentang Pelecehan seks jemaah wanita saat berhaji: mengapa dapat terjadi, apa yang dapat dilakukan?.

Aksi #MosqueMeToo yang disuarakan Sabica Khan asal Pakistan dan disambut dukungan Mona Eltahawy, wartawati Amerika Mesir, seharusnya menggema luas dari rongga bumi Indonesia.

Karena, bagaimanapun, Indonesia yakni pengirim jamaah haji terbesar di dunia. Indonesia juga salah satu negara dengan penduduk Muslim paling progresif dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap wanita dalam isu kejahatan seksual.

Karenanya Indonesia seharusnya dapat menjadi pelopor penghentian praktik kejahatan seksual kepada wanita jamaah haji di Tanah Suci!

Tagar #MosqueMeToo yang heboh dalam beberapa hari belakangan ini menegaskan kekerasan seksual selama ibadah haji bukanlah dongeng tidak bersumber. Para peneliti dari berbagai negara pengirim jamaah dapat mengumpulkan pengalaman-pengalaman traumatik wanita terkait kejahatan seksual yang dialaminya.

Namun hal yang harus dilakukan terlebih dulu yakni menghapus mitos bahwa nasib buruk jamaah haji di Tanah Suci adalah cerminan atas perbuatan mereka di tempat asalnya.

Karena tanpa menghapus mitos serupa itu praktik kejahatan seksual kepada jemaah wanita di Tanah Suci ini niscaya akan terus tertutup rapat. Jangankan mencari solusi, sedang untuk menceritakan peristiwa itu dibutuhkan keberanian seperti Sabica Khan.

Sejauh yang pernah saya dengar, sesungguhnya sudah sangat lama perempuan-perempuan dari dunia Islam memendam kisah tentang fakta pelecehan seksual di tempat yang seharusnya menjadi arena meningkatnya spiritualitas manusia.

Namun, pemerintah Arab Saudi atau negara-negara asal para jamaah haji itu yang seharusnya telah lama mengetahui terjadinya berbagai pelecehan seksual yang dialami jemaah haji setiap tahun, tidak pernah menempuh jalan keluar sistemik.

Kampanye global anti kekerasan seksual #MeToo saat ini menjadi momentum yang bisa menggema luas di dunia Islam agar wanita jamaah haji dari berbagai belahan dunia dapat terhindar dari penghinaan atas tubuh dan kedaulatannya.

Harapan serupa itu patutlah digarisbawahi dengan tinta tebal. Terutama sebab kemungkinan untuk meredupkannya kembali juga tidak kurang-kurang. Ini bisa dilihat dari stigma yang justru diarahkan kepada para korban, sepinya respons negara-negara Islam, dan jenis solusi yang ditawarkan.

Tidak sedikit pemuka agama, pejabat negara, maupun sesama jamaah sendiri seperti melakukan persekongkolan jahat dengan menghidupkan mitos bahwa pengalaman pelecehan seksual sang wanita saat berhaji adalah teguran Tuhan atau balasan atas perbuatan buruknya di tempat asal masing-masing.

Dan dengan berlindung kepada mitos serupa itu negara pengirim jamaah atau Arab Saudi sebagai negara penyelenggara ibadah haji, secara sengaja melakukan pembiaran yang terencana atas fakta kekerasan seksual yang dialami jamaah wanita ini.

Alih-alih membantu korban dengan penanganan trauma atau berupaya menindak pelaku, korban malah distigma sebagai pelaku kejahatan seksual di tempat asalnya.

Anehnya, meski dalam ajaran Islam tidak dikenal konsep hukum karma, dalam kasus-kasus seperti itu justru karma dijadikan sebagai jawaban atas nasib buruk yang dialami wanita korban kekerasan seksual selama mereka berhaji.

Bayangkan, bila seorang wanita mengalami perkosaan saat sedang berhaji, maka stigma yang akan disandangkannya yakni ia pernah menjadi pezina di masa lalunya. Sudah barang pasti, dengan kuatnya mitos serupa itu, hanya wanita seteguh Sabica Khan yang berani bicara kepada publik melalui tagarnya #MosqueMeToo.

Bahkan setelah ia melaporkan pengalamannya juga ia merasakan kekhawatiran yang amat sangat bahwa ia akan mengalami ancaman fisik lanjutan.

Kuatnya mitos bahwa apa yang dialami di Tanah Suci, termasuk pengalaman atas pelecehan dan kejahatan seksual itu adalah karma masing-masing orang, jelas akan menyuburkan dan melanggengkan praktik kekerasan seksual kepada wanita selama berhaji.

Ini juga sekaligus menunjukkan bahwa negara negara Muslim tidak menganggap peristiwa ini sebagai kejahatan yang harus dipersoalkan.

Ada dalil lain yang cukup masuk akal mengapa pelecehan seksual dapat terjadi. Jumlah jamaah haji jumlahnya jutaan orang. Berjejalnya manusia menciptakan keadaan yang seakan memungkinkan terjadinya pelecehan.

Tapi bila penyelenggara memiliki mekanisme yang baik dalam penanganan haji niscaya ada yang dipikirkan sebagai solusi daripada menghidupkan mitos soal karma.

Salah satu solusi yang diwacanakan yakni cara yang pragmatis seperti melakukan pemisahan ruang gerak wanita dan pria saat berhaji. Atau memberlakukan jam ibadah yang berbeda bagi keduanya dan membangun arena tawaf sa’i yang terpisah.

Padahal pemisahan itu justru akan mempersulit dan merugikan wanita untuk menjalankan ritual ritual hajinya. Karena wanita bukanlah pihak yang dianggap penting dalam formasi ibadah. Dalam shalatpun mereka diposisikan di belakang.

Pemisahan ruang tanpa pemikiran yang matang dilihat dari aspek gendernya hanya akan mengesampingkan wanita dari Ka’bah: bila tidak ditempatkan di belakang, mereka akan menempati ‘jembatan layang’ paling atas dalam arena tawaf (mengelilingi Ka’bah) dan sya’i (berlari kecil dari bukit Safa dan Marwa).

Pemisahan tempat antara jemaah haji laki-laki dan wanita juga riskan terjadinya pemerkosaan dan penculikan oleh laki-laki oknum jamaah haji atau dari laki-laki non-jemaah seperti muqimin (pemukim) atau penduduk setempat yang mencuri kesempatan dalam kesempitan.

Pilihan lain yang paling masuk akal yakni melakukan penjagaan secara seksama oleh lembaga-lembaga internasional yang berwenang dalam atasi pelecehan seksual.

Bila ini diterima maka pertama-tama harus ada pengakuan dari jamaah/umat Islam di seluruh dunia bahwa pelecehan seksual di Tanah Suci yakni sebuah kenyataan dan itu yakni kejahatan, bukan takdir.

Adanya pengakuan serupa ini akan berimplikasi kepada kewajiban untuk melakukan pengawasan serta tersedianya lembaga pelapor kekerasan seksual di tingkat dunia internasional yang beroperasi di Tanah Suci.

Laporan-laporan itu kemudian wajib ditindak-lanjuti oleh penyelenggara, dalam hal ini pemerintah Saudi.

Bila gagasan ini diterima, maka lembaga internasional seperti PBB atau khususnya lembaga yang terkait dengan perlindungan wanita dari kekerasan, dan lembaga HAM Internasional lainnya, harus mendapat akses untuk ikut mengawasi jalannya penyelenggaraan haji.

Sebetulnya sudah cukup lama muncul usulan, terutama disuarakan oleh Iran, agar Tanah Suci tidak dimonopoli oleh pemerintah Saudi sendiri. Iran meminta agar Saudi membuka akses kepada negara-negara asal jamaah untuk ikut mengelola Mekkah.

Namun, pemerintah Saudi bersikukuh mempertahankan posisi sebagai penguasa tunggal atas Tanah Suci umat Islam sedunia itu.

Saat ini, makin terungkapnya fakta-fakta kekerasan seksual selama berhaji mungkin dapat menjadi momentum bagi negara-negara asal jemaah untuk meminta kewenangan dalam ikut melindungi warga negara mereka dari perundungan seksual, sebagaimana juga terjadi para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri.

Dengan adanya kewajiban untuk mematuhi hukum internasional terkait kekerasan seksual kepada wanita, pemerintah Saudi memiliki berkewajiban untuk menyediakan mekanisme hukum dalam menindak pelaku.

Pasti saja, itu berarti Saudi dan negara-negara pengirim jamaah haji juga memiliki satu standar yang sama dalam memaknai kekerasan seksual itu. Contohnya dengan mengambil standar hukum internasional dalam mendefinisikan kekerasan seksual seperti “against her will” “tindakan kekerasan yang melawan kehendak si wanita untuk bebas dari pelecehan”.

Arab Saudi dan negara-negara yang mengirimkan jamaahnya untuk berhaji juga harus memiliki standar yang sama tentang konsep dan praksis kekerasan berbasis gender dan menjadikannya sebagai materi-materi bimbingan haji.

Demikian juga hal yang sama harus diberlakukan kepada para petugas haji, pemukim dan warga setempat yang ikut menjadi bagian dari penyelenggara haji untuk patuh pada hukum internasional soal pencegahan dan penindaan kekerasan seksual itu.

Tanpa adanya upaya itu, jamaah haji akan tinggal dengan keyakinan yang kuat bahwa Tanah Suci bukanlah tanah yang aman bagi wanita.

Artikel-artikel semacam ini akan hadir berkala di BBC Indonesia, karya berbagai penulis, mencakup beragam tema. Tulisan-tulisan itu adalah pandangan pribadi penulis sepenuhnya.

Terimakasih sudah membaca info menarik tentang Pelecehan seks jemaah wanita saat berhaji: mengapa dapat terjadi, apa yang dapat dilakukan?. Boleh dibagikan bila bermanfaat.

Leave a Reply